Kabar Ekonomi Syariah

DANA HAJI YANG “FANTASTIS” DAN DANA TALANGAN HAJI YANG “KONTROVERSI”

You know…? Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan hasil temuan mengenai dana setoran penyelenggaraan haji senilai Rp. 80 triliun di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, laporan yang disampaikan itu berdasarkan atas hasil penghitungan PPATK atas setoran dana pengelolaan haji periode 2004-2011 di 27 bank penerima setoran (BPS). Namun berdasarkan perhitungan Kemenag, saat ini dana setoran awal haji di Kemenag hinga 19 Desember 2012 tercatat senilai Rp. 48,70 triliun. setelah dikurangi biaya operasional dan pengeluaran lain serta ditambah dengan nilai manfaat setoran.

Terlepas dari kontroversi dana haji tersebut, Rencananya tahun ini dana haji yang menurut versi kemenag Rp. 48,7 triliun itu akan ditempatkan di perbankan dan sukuk. Dengan nilai Rp. 35 triliun dana haji tersebut ditempatkan di SBSN (surat berharga syariah negara) atau sukuk dan sekitar Rp13,7 triliun ditempatkan dalam bentuk deposito di 27 bank penerima setoran, yang terdiri dari 17 bank konvensional, 6 bank umum syariah dan 4 unit usaha syariah.

Dana segar tersebut sepertinya jadi rebutan, faktanya pak Nasir Djamil anggota komisi VIII dari PKS mengatakan ada bank yang sampai melobi Kemenag, agar banknya ditunjuk untuk menempatkan dana haji tersebut.

Dari segi kesiapan modal Ketua Bidang Syariah Perbanas Yuslam Fauzi, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR-RI mengatakan, perbankan syariah menyatakan siap. Perbankan konvensional tidak keberatan apabila dana dikelola oleh perbankan syariah dengan kompensasi berupa fee atas jasa menerima setoran haji. Namun, kesiapan perbankan syariah belum dapat memenuhi persyaratan modal minimal Rp5 triliun untuk melaksanakan penitipan dengan pengelolaan (permodalan) trust.

Pemerintah mengaku akan mendorong pengalihan dana haji dari bank konvensional ke perbankan syariah secara bertahap, mengingat bunyi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, menekankan kata syariah. Pengalihan dana dari bank konvensional ke syariah akan dilakukan secara gradual (bertahap).

Dalam UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, pada pasal 22 ayat 1 disebutkan penerimaan Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) disetorkan ke rekening Menteri melalui bank syariah dan atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh Menteri. Dijelaskan pada pasal tersebut, bank umum nasional yang dapat ditunjuk menjadi bank penerima setoran BPIH adalah bank umum yang memiliki layanan yang bersifat nasional dan memiliki layanan syariah. Sementara dalam pasal 23 ayat 2 dikatakan, BPIH yang disetor ke rekening Menteri melalui bank syariah dan atau bank umum nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dikelola oleh menteri dengan mempertimbangkan nilai manfaat (marjin atau bunga).

Ia menekankan, bahwa pemerintah berupaya memberikan peluang investasi langsung dari dana haji untuk meningkatkan nilai manfaatnya. Untuk ini, lanjutnya, pemerintah tengah menggarap Rancangan Undang-undang (RUU) Pengelolaan Keuangan Haji.

“Dalam UU No.13 Tahun 2008, itu tidak dibolehkan untuk investasi langsung, hanya boleh di deposito perbankan dan sukuk. Nah ini kita mungkinkan investasi langsung secara terbatas dalam RUU”.

Hadirnya dana haji adalah konsekuensi bahwa pelaksanaan haji telah membuka kesempatan bisnis, tidak terkecuali bagi perbankan. Sebab dana haji itu dimaksudkan untuk merespons keinginan masyarakat yang kurang mampu secara finansial agar bisa naik haji, melalui dana talangan haji.

Dana Talangan Haji ini, status hukumnya halal menurut BI, dengan catatan sebelum berangkat calon jamaah haji sudah melunasi pinjamannya. Untuk mendapatkan status halal BI sepertinya tidak ribet-ribet amat, dan bank pun tidak perlu lebay untuk khawatir dikarenakan nasabah peminjam akan takut untuk tidak melunasi pinjamannya kebank, karena takut dibilang haji kredit. :)

Intinya, resiko kredit macet pada kasus pembiayaan Dana Talangan Haji ini kecil, apakah berdasarkan hasil survei beberapa skripsi mahasiswa mengenai dana talangan haji, atau dengan asumsi bahwa orang yang menggunakan dana tersebut adalah orang-orang pilihan, mereka adalah calon tamu-tamu Allah, yang seharusnya sudah mapan secara ilmu, ‘amal dan mal, sulit dipercaya kalau masih ada yang moral hazard. Dan memang persyaratan untuk mendapatkan dana talangan haji tersebut itupun tidak jauh berbeda dengan persyaratan untuk pembiayaan konsumtif lainnya, yang harus melalui manajemen resikonya bank.

Jadi untuk mendapatkan legalisasi BI, bank tak banyak pusing, namun bagaimana dengan legalisasi Allah dan Rasul yang mengacu pada ijtihad ulama…? Kalau BI menghalalkan Pembiayaan Dana Talangan Haji baru pada awal tahun 2013 ini, yang dimungkinkan terganjal oleh pernyataan Kemenag yang tidak setuju dengan Dana Talangan Haji, namun beda halnya dengan DSN MUI, sejak pertengahan tahun 2002 fatwa halalnya sudah keluar dengan FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH.

Namun demikian, banyak kalangan akademisi yang tidak setuju mengenai hasil fatwa maupun teknis operasional dana talangan haji tersebut, karena sarat riba. Dikarenakan didalam akad dana talangan haji tersebut, ada penggabungan akad sosial dan komersil (qard wal ijarah) dan menyalahi Kaidah Fiqh yang disarikan dari hadist : “Setiap pinjaman yang membawa manfaat (bagi pemberi pinjaman) adalah riba“. Untuk lebih detail masalah status hukum Dana Talangan Haji Silahkan baca Pro Kontra Dana Talangan Haji. Jadi tidak melulu, permasalahan istitha’ah / mampu dan masalah menambah daftar tunggu antrian naik haji, yang jadi persoalan serius sampai-sampai melupakan transaksi mu’amalat yang benar dan bebas riba. Seperti yang selalu digembar gemborkan dimedia massa.

Yang perlu digaris bawahi adalah motif keluarnya produk dana talangan haji tersebut buat perbankan syariah bukan hanya motif untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)  yang ditentukan oleh Kementerian Agama, demi mendapatkan nomor seat porsi haji bagi nasabah yang kurang mampu, tetapi juga meningkatkan pembiayaan konsumtif syariah dan meningkatkan jumlah nasabahserta yang paling penting meningkatkan profitabilitas pembiayaan.

Sekian, semoga bermanfaat.

Sumber.
1. http://www.infobanknews.com/2013/01/dana-haji-di-perbankan-syariah-hanya-15/
2. http://www.infobanknews.com/2013/01/pemerintah-akan-kembalikan-dana-haji-ke-perbankan-syariah/
3. http://www.jurnalparlemen.com/view/1031/program-dana-talangan-haji-perlu-dievaluasi.html
4. http://www.infobanknews.com/2013/01/bi-tegaskan-dana-talangan-haji-halal/
5. http://www.bisnis.com/articles/temuan-ppatk-kpk-dipersilahkan-telusuri-dana-setoran-haji-rp80-triliun

About these ads

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Archives

Categories

Bergabunglah dengan 13 pengikut lainnya.

TL WP


free counters

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: