IJARAH

Standar


Secara bahasa, IJARAH berarti UPAH, SEWA, JASA atau IMBALAN.

Secara istilah, IJARAH adalah transaksi yang memperjual-belikan MANFAAT suatu harta benda, sedangkan kepemilikian pokok benda itu tetap pada pemiliknya dan atau transaksi JASA dengan adanya suatu KOMPENSASI.

Ijarah berbeda dengan Jual Beli karena sifatnya temporal. Ijarah legal secara syariat. Rasulullah ﷺ bersabda :

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikan pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya”. HR. Ibnu Majah

RUKUN IJARAH

1. AL-‘AQIDANI, yaitu pihak yang menyewakan atau musta’jir dan pihak yang menyewa atau muajjir.
2. SHIGHAT.
3. PEMBAYARAN.
PEMBAYARAN UPAH, SEWA, JASA atau IMBALAN harus berupa MAL MUTAQAWIM, yaitu harta yang halal untuk dimanfaatkan dan besarnya harus disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak dan khusus UPAH JASA, pembayaran HARUS BERBEDA dengan OBJEK pekerjaannya.

Pembayaran UPAH atau HARGA IJARAH antara lain ditentukan berdasarkan satuan WAKTU (menit, jam, hari, bulan, dan atau tahun). Waktu ijarah dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak. Kelebihan waktu dalam IJARAH yang dilakukan oleh pihak penyewa, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan.

4. MANFAAT.
Maksud “MANFAAT” adalah BERGUNA, yaitu harta benda tersebut harus bersifat ISTI’MALI, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan dan pengurangan sifatnya. Bukan benda yang bersifat ISTIHLAKI, yakni benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian. Manfaat yang diambil tidak berbentuk ZATNYA melainkan SIFATNYA.

Kaidah fiqh :
 
كل ما ينتفع به مع بقاء عينه تجوز إجارته وإلا فلا

Segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan sedangkan ZATNYA TIDAK mengalami PERUBAHAN, BOLEH DISEWAKAN. Jika tidak demikian, maka tidak boleh disewakan.

OBJEK IJARAH.

Objek IJARAH dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :

PERTAMA, IJARAH yang mentransaksikan MANFAAT HARTA BENDA yang lazim disebut PERSEWAAN.

a. Manfaat objek akad harus diketahui secara jelas. Ada informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.

b. Objek ijarah dapat diserah-terimakan dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya.

c. Objek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa menyewa rumah untuk ditempati, DLL. Tetapi sebaliknya, menyewa suatu benda untuk diambil HASIL TURUNAN dari benda itu TIDAK dibenarkan secara SYARIAH. Misalnya, menyewa pohon untuk diambil buahnya DLL.

d. Objek IJARAH dan pemanfataannya harus tidak bertentangan dengan syariat.

KEDUA, IJARAH yang mentransaksikan pada MANFAAT PEKERJAAN yang dilakukan seorang pekerja dan yang mentransaksikan pada JASA PEKERJA.

Apabila transaksi tersebut pada MANFAAT PEKERJAAN tertentu maka yang menjadi objek adalah MANFAAT yang dihasilkan oleh pekerjaan yang dimaksud. Apabila transaksi pada JASA seseorang maka objek akadnya JASA orang yang bersangkutan.

Untuk itu mengontrak seorang pekerja harus ditentukan jenis pekerjaannya sekaligus waktu, upah dan tenaganya sehingga jelas, karena transaksi ijarah yang masih kabur hukum nya FASAD (Rusak).

KETENTUAN UMUM IJARAH

1. Benda yang menjadi objek ijarah harus
benda yang halal atau mubah dan digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syari‘at.

2. Setiap benda yang dapat dijadikan
objek jual beli dapat dijadikan objek ijarah.

3. Pemeliharaan objek ijarah, tanggung jawab pihak penyewa kecuali ditentukan lain dalam akad.

4. Kerusakan objek ijarah karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggung jawab penyewa, kecuali ditentukan lain dalam akad.

5. Jika objek ijarah rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa, pihak yang menyewakan wajib
menggantinya.

6. Jika dalam akad ijarah tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan objek ijarah, hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang dijadikan hukum.

7. Penyewa wajib membayar objek ijarah yang rusak berdasarkan waktu yang telah digunakan dan besarnya ijarah ditentukan melalui musyawarah.

Wallahua’lam

Ekonomi Syariah
https://t.me/ekonomisyariah

​JUAL BELI

Standar

Allah Ta’ala berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan JUAL BELI dan mengharamkan RIBA.” Q.S. Al-Baqarah: 275.

Jual Beli yaitu “Menukar BARANG dengan BARANG atau menukar BARANG dengan UANG, untuk melepaskan HAK KEPEMILIKAN dari yang satu kepada yang lain atas dasar SALING MERELAKAN”.

Rukun Jual Beli.

1. Shigah Ijab Qabul, yakni komitmen kedua pihak yang bertransaksi.

2. Penjual (albai’) dan Pembeli (al-musytary), syaratnya : AHLIYAH, yakni keadan pelaku yang harus berakal dan baligh.

3. Barang (al-mabi’), syaratnya : suci, memiliki nilai dan manfaat, milik penjual, bisa diserahterimakan, diketahui kualitas, kuantitas dan spesifikasinya.

4. Harga (tsaman), syaratnya disepakati pada saat transaksi. Memanfaatkan harga yang belum diterima dari pembeli boleh dan sah secara syar’i.

Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis berbasis Natural Certainty Contracts (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi JUMLAH (amount), KUALITAS, HARGA, maupun WAKTU (timing) penyerahannya.

SIFAT dari kegiatan Jual Beli adalah TUNDUK pada KEUNTUNGAN dan KERUGIAN. Kadang-kadang antara pendapatan dan biaya POSITIF (Untung), kadang NEGATIF (Rugi) bahkan kadang-kadang juga mengalami Break Even Point (BEP), yakni suatu titik yang menunjukkan tingkat penjualan yang menyebabkan TIDAK UNTUNG juga TIDAK RUGI.

Jual Beli memfasilitasi PERTUKARAN, EFEK MENCIPTAKAN NILAI, dengan kata lain, selalu ADA NILAI COUNTER untuk KEUNTUNGAN dalam Jual Beli. Oleh karena itu, KEUNTUNGAN dalam Jual Beli TIDAK DALAM SENGKETA.

Perbedaan antara HARGA JUAL dari HARGA PEMBELIAN, atau perbedaan antara TOTAL PENDAPATAN dan TOTAL BIAYA, dalam rangka untuk menutupi hal-hal yang diusahakan oleh penjual disebut MARGIN KEUNTUNGAN.

Secara bahasa, MARGIN adalah BATAS. Batas keuntungan yang harus diambil atau diperoleh agar BIAYA dan ONGKOS yang dikeluarkan penjual dapat tertutupi/tercover untuk memperoleh keuntungan.

KEUNTUNGAN Jual Beli TIDAK BOLEH berjalan MENGIKUTI WAKTU atau FREKUENSI WAKTU PEMBAYARAN, akan tetapi BIAYA DAPAT berjalan MENGIKUTI WAKTU dengan menghitung Cost Recovery, yakni BIAYA yang DIKELUARKAN dan harus DIKEMBALIKAN, dengan pendekatan membagi BIAYA OPERASIONAL, TINGKAT KEUNTUNGAN per TRANSAKSI, FREKUENSI TRANSAKSI, dan TARGET VOLUME PENJUALAN. MARGIN dalam konteks ini adalah COST RECOVERY ditambah dengan KEUNTUNGAN.

Setelah memperoleh REFERENSI MARGIN KEUNTUNGAN, maka dilakukanlah PENETAPAN HARGA JUAL. KEUNTUNGAN, sewajarnya dapat DINEGOSIASIKAN antara pihak yang melakukan transaksi, yaitu pihak penjual dengan pembeli.

Syariat Islam tidak membatasi keuntungan Jual Beli, selama penjual tidak melakukan praktek MONOPOLI atau IHTIKAR. IHTIKAR dilarang karena tidak hanya MERUSAK MEKANISME PASAR tapi juga akan MENGHENTIKAN KEUNTUNGAN yang akan diperoleh orang lain serta MENGHAMBAT proses DISTRIBUSI KEKAYAAN.

Model transaksi jual-beli yang lazim terjadi di masyarakat dapat dipilah menjadi dua, yaitu transaksi jual-beli yang dilakukan secara TUNAI (cash) dan TIDAK secara TUNAI (credit).

Syariah Islam menegaskan, penetapan harga pada transaksi jual-beli ditentukan sewaktu akad. Terlepas apakah pembayarannya dilakukan secara TUNAI (cash) ataupun NON TUNAI (credit), begitu juga dengan perbedaan jumlah besaran harga tunai (cash) dan harga non tunai (credit) yang tidak sama. Semuanya tidak menentukan ke-shahih-an transaksi tersebut, keduanya DIBENARKAN secara SYAR’I.

Asumsinya, setiap harga yang ditawarkan penjual sudah termasuk margin penjualan. Margin keuntungan dalam penjualan merupakan bagian dari ZIYADAH AL-BUYU’ (tambahan dari penjualan), bukannya ZIYADAH AL-QURUDH (tambahan dari pinjaman).

Etika Jual Beli.

1. Bebas Riba.
2. Bebas Gharar.
3. Bebas Maysir.
4. Bebas Tadlis.
5. Jujur.
6. Toleran dalam interaksi.
7. Menghindari sumpah walau benar.
8. Mencatat utang dan mempersaksikannya.
9. Memperbanyak sedekah.

Wallahua’lam

Ekonomi Syariah
https://t.me/ekonomisyariah

MUSYARAKAH

Standar


MUSYARAKAH, yaitu Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu aktivitas BISNIS dengan TUJUAN memperoleh LABA, yang masing-masing pihak memberikan PORSI DANA dengan ketentuan bahwa KERUGIAN ditanggung berdasarkan HARTA (modal), sedangkan KEUNTUNGAN dibagi berdasarkan KESEPAKATAN para mitra.

Kata SYIRKAH artinya mukhâla-thah asy-syarîkayn (percampuran dua hal yang bersekutu). Secara istilah SYIRKAH adalah ijtimâ’fî istihqâq aw tasharruf (PERTEMUAN dalam hal HAK atau PENGELOLAAN) yang menjelaskan bahwa SYIRKAH itu ADA 2 :

1. SYIRKAH AMLAK (KEPEMILIKKAN), yaitu Persekutuan dua orang atau lebih dalam kepemilikan suatu harta. SYIRKAH ini bisa muncul TANPA IKHTIAR keduanya atau bersifat paksaan, seperti persekutuan atas harta waris, hibah atau wasiat; bisa juga muncul KARENA IKHTIAR keduanya seperti melalui pembelian satu harta secara patungan. 

2. SYIRKAH ‘UQUD (TRANSAKSIONAL), yaitu Persekutuan yang terbentuk di antara dua pihak atau lebih berdasarkan keinginan, kehendak dan dengan inisiatif dari keduanya.

JENIS-JENIS SYIRKAH ‘UQUD

SYIRKAH ‘ABDAN, yaitu SYIRKAH antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan konstribusi kerja (‘amal), tanpa konstribusi modal (mal).

SYIRKAH INÂN, yaitu SYIRKAH antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi konstribusi kerja (‘amal) dan modal (mal).

SYIRKAH MUDHÂRABAH, yaitu SYIRKAH antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan konstribusi kerja (‘amal), sedangkan pihak lain memberikan konstribusi modal (mal).

SYIRKAH WUJUH, yakni kerjasama dua pihak atau lebih dalam keuntungan dari apa yang mereka beli dengan nama baik mereka. Tak seorangpun yang memiliki modal. Namun masing-masing memilik nama baik di tengah masyarakat. Mereka membeli sesuatu (untuk dijual kembali) secara hutang, lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama.

SYIRKAH MUFÂWADHAH, yaitu SYIRKAH antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas (syirkah inan, ‘abdan, mudharabah, dan wujuh).

HUKUM SYIRKAH

Syirkah hukumnya ja’iz (MUBAH), berdasarkan dalil Hadits dan taqrir (pengakuan) Rasulullah terhadap syirkah.
Rasulullah ﷺ bersabda :

إِنَّ اللهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Allah telah berfirman: Aku adalah Pihak Ketiga dari dua pihak yang ber-syirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, Aku keluar dari keduanya”. HR. Abu Dawud.

RUKUN SYIRKAH

1. Akad (ijab-kabul).

2. Dua pihak yang berakad, syaratnya harus memiliki kecakapan (ahliyah) melakukan tasharruf (pengelolaan harta).

3. Objek akad (ma’qud ‘alayhi), yang mencakup pekerjaan (amal) dan/atau modal (mal), Keuntungan dan Kerugian.

SYARAT SAH SYIRKAH

(1) Objek akadnya berupa tasharruf, yaitu aktivitas pengelolaan harta dengan melakukan akad-akad.

(2) Objek akadnya dapat diwakilkan (wakalah), agar keuntungan syirkah menjadi hak bersama di antara para syarik (mitra usaha).

KETENTUAN UMUM SYIRKAH

1. Obyek usaha yang dilakukan mubah.

2. Setiap orang yang ikut dalam Syirkah tahu jumlah modal masing-masing, modal tidak disyaratkan jumlahnya harus sama setiap mitra. Tidak boleh mendirikan Syirkah dimana jumlah modal setiap anggota yang ikut tidak diketahui.

3. Pembagian laba untuk setiap anggota harus jelas, seperti : 1/2 : 1/2 / 50% : 50%. Jika tidak ada kejelasan pembagian laba, maka akadnya tidak sah.

4. Pada akad MUSYARAKAH, biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

5. Prinsip dalam sharing keuntungan dan kerugian adalah seperti ungkapan Ali bin Abi Thalib ra. :

اَلْوَضِيْعَةُ عَلَى الْمَالِ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اِصْطَلَحُوْا عَلَيْهِ

Kerugian itu berdasarkan harta (modal), sedangkan keuntungan berdasarkan kesepakatan mereka (para mitra).

6. Syirkah al-amlak maupun syirkah al-‘uqud termasuk al-‘uqûd al-jâ’izah, bukan al-‘uqûd al-lâzimah, artinya, masing-masing pihak berhak memisahkan diri atau keluar dari syirkah kapan saja ia kehendaki.

Wallahua’lam

Ekonomi Syariah
https://t.me/ekonomisyariah

MUDHARABAH

Standar

Mudharabah, yaitu akad (transaksi) antara dua pihak, pihak pertama sebagai PEMODAL (Shahibul Mal/Investor) dengan kontribusi 100% modal, sedangkan pihak kedua sebagai PELAKSANA USAHA (Mudharib). Mudharabah adalah Meleburnya Harta dengan Skill.

Rukun Akad Mudharabah.
(1). IJAB dan QABUL.
(2). PEMODAL dan PELAKU USAHA.
(3). MODAL.
Syarat nya : Diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak dan diserahkan kepada pelaku usaha.
(4). USAHA.
Mudharabah Terbatas (Muqayyadah). Pelaku akad mudharabah MENYEPAKATI mengembangkan modal hanya dalam unit usaha tertentu.

Mudharabah Bebas (Muthlaqah).
Pelaku akad mudharabah TIDAK mengajukan persyaratan apapun, baik berkenaan jenis usaha, tempat, waktu, atau lainnya yang membatasi kebebasan pelaku usaha dalam pengelolaan modal.

(5). KEUNTUNGAN.
KEUNTUNGAN merupakan OBJEK utama dari akad mudharabah. Shahibul Mal/Mudharib harus mengetahui Nisbah bagiannya, agar akadnya TIDAK BATAL.

TERLARANG mensyaratkan agar mendapat bagian berupa NISBAH dari SELAIN KEUNTUNGAN. Seperti menghitung NISBAH dari TOTAL MODAL yang diserahkan.

Penentuan NISBAH harus dilakukan DI AWAL. NISBAH TIDAK BOLEH di UANGKAN, misal Rp. 500ribu atau Rp. 1juta perbulan.

Nisbah dibolehkan, 1/3 atau 1/5 dari KEUNTUNGAN, atau dengan persentase 60% – 40% atau 50% – 50% dari KEUNTUNGAN, yang disepakati oleh kedua belah pihak.

KEUNTUNGAN hakikatnya adalah, sesuatu yang lebih dari MODAL DASAR. Apabila tidak lebih, maka belum dihitung sebagai KEUNTUNGAN.

Pembagian KEUNTUNGAN (HASIL USAHA) boleh didasarkan pada :

(1). PROFIT SHARING (Bagi Untung), perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba, yaitu pendapatan usaha dikurangi beban usaha. Misalnya, pendapatan usaha Rp 1.000,- dan beban usaha Rp 700,- maka laba yang akan dibagi adalah Rp 300,- (Rp1.000, – Rp700,).

(2). REVENUE SHARING (Bagi Hasil), perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada pendapatan usaha tanpa dikurangi beban usaha. Misalnya, pendapatan usaha Rp 1.000,- dan beban usaha Rp 700,- maka dasar untuk menentukan bagi hasil adalah pendapatan yang Rp 1.000,- tanpa harus dikurangi beban.

Pihak PEMODAL berhak mendapat KEUNTUNGAN dari MODAL yang dikeluarkannya, dan pihak PENGELOLA mendapat KEUNTUNGAN dari TENAGA dan WAKTU yang dikeluarkannya.

Bila terjadi KERUGIAN, maka kerugian yang berbentuk FINANSIAL (materi) maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PEMODAL (Shahibul Mal). Sedangkan kerugian NON-MATERI (skiil/tenaga/waktu) menjadi tanggung jawab pengusaha.

Jika pada akad DIPERSYARATKAN agar PELAKU USAHA (Mudharib) turut MENANGGUNG KERUGIAN MATERI/finansial, maka persyaratan ini BATAL.

Namun, apabila pihak Pelaksana Usaha  (MUDHRARIB) TURUT menanggung KERUGIAN atas KERELAAN darinya, tanpa paksaan dari pihak manapun, maka hal itu DIBOLEHKAN.

KEWAJIBAN atas PEMILIK HARTA adalah, mencari orang yang AMANAH AGAMANYA dan AHLI dalam PEKERJAANNYA. Jika tidak menemukan orang seperti ini, maka hendaklah ia MENAHAN HARTANYA.

AKAD MUDHARABAH dapat BERAKHIR kapan saja, kapan suka dan tidak membutuhkan kehadiran dan keridhaan mitranya dan pihak pembatal boleh dari siapa saja baik dengan keinginan sendiri, kematian, gila atau dibatasi karena idiot.

Wallahua’lam

Ekonomi Syariah
https://t.me/ekonomisyariah

​”AN TAROODHIN MINKUM” Online Shop

Standar

A. Bro, mau tanya tentang JUAL BELI ONLINE.

B. Gimana-gimana?

A. Jual beli online itu kan ada yang sistemnya DROPSHIPPER dan RESELLER, nah bagaimana model jual beli keduanya itu bro, boleh nggak?

B. Okay. Satu-satu ya. Sistem DROPSHIP dulu, gimana itu model DROPSHIP?

A. Sistem DROPSHIP itu salah satu model jual beli online kita sebagai DROPSHIPPER NGGAK PERLU MODAL sepeser pun, karena dengan model ini, kita nggak sedia stok barang. Kita HANYA menawarkan INFORMASI PRODUK berupa pic atau lainnya kepada konsumen, jika konsumen tertarik untuk membeli, barang akan dikirim langsung dari pihak SUPPLIER atau DISTRIBUTOR. Kira-kira peran dropshipper ini kayak SALES atau MARKETER, gitu.

B. Kalau gitu DROPSHIPPER itu MAKELAR. MAKELAR bukan orang yang sah disebut PENJUAL BARANG. DROPSHIPPER hanya MARKETER. Dapetnya FEE. Jual Beli JASA. Jasa menjualkan produk.

A. Klo DROPSHIPPER ambil UNTUNG dengan MENAIKKAN HARGA yang sudah ditentukan SUPPLIER, gimana bro?

B. DROPSHIPPER BIKIN KESEPAKATAN dengan SUPPLIER atau DISTRIBUTOR dulu sebelum jual beli terjadi.

Kesepakatan antara Supplier dan Dropshipper bisa dengan :

(1) Supplier bilang ke Dropshipper : Anda jualin produk saya, harga produk 300ribu. Fee buat ente Dropshipper adalah selisih berapa rupiah pun ente Dropshipper bikin kesepakatan dengan Konsumen.

(2). Supplier bilang ke Dropshipper, Anda jualin produk saya. Klo udah laku nanti ngomong jujur harganya berapa, nanti saya kasih fee X% dari harga jual.

(3). Supplier bilang ke Dropshipper, Anda boleh jualin produk saya. Berapapun harganya (tapi saya kasih range harga minimal 300ribu), nanti saya kasih fee 70ribu.

Pada model Dropship ini, PELAKU jual beli adalah SUPPLIER dan KONSUMEN. Dropshipper dan Konsumen bahas harga ya gak apa apa. Entar si Dropshipper lapor ke Supplier tentang deal harga berapa rupiah.

Gitu ya.
Kalau Reseller bagaimana ?

A. Ok Sip. Klo Jual beli online model RESELLER ini, prakteknya Reseller menyediakan STOCK barang terlebih dahulu untuk di jual kembali kepada konsumen. STOCK barang didapat dari PRODUSEN sebuah PRODUK, dan RESELLER akan membeli dengan jumlah banyak atau grosir agar mendapatkan harga yang murah. Lalu dijual ke konsumen dengan media online.

B. Reseller itu sah jadi penjual karena sebelumnya ia lakukan transaksi jual beli barang dengan Supplier/distributor/produsen. Reseller boleh menentukan berapapun keuntungan yang di inginkannya.

A. Sepakat.

Lebih lanjut pembahasan mengenai jual beli online skema Dropshipper dan Reseller ini apa lagi bro?

B. Jual beli Online skema Supplier dan Reseller ini termasuk Transaksi jual beli pesanan.

Spesifikasi barang harus di informasikan detail. Teknis pembayarannya boleh dengan kontan (NAQDAN), boleh secara tempo (MUAJJAL), boleh secara angsuran (TAQSITH), boleh dibayar dulu (SALAM), sepakati saja.

Transaksi Jual Beli Pesanan ini sempurna ketika Barang Pesanan SUDAH SESUAI dengan yang dipesan.

Jual beli Pesanan mengharuskan adanya KHIYAR alias HAK PILIH dari pembeli, SETELAH barang DITERIMA pembeli, JADI BELI atau NGGAK?

A. Lho kan spesifikasi barangnya sudah dijelaskan dan diperlihatkan melalui pictures bro?

B. Ya tetap aja masih GHARAR alias nggak jelas kan bro kalau belum dilihat dan dipegang langsung.

A. Iya juga sih.

B. Naaah… Hal inilah yang kudu jadi perhatian serius baik oleh Dropshipper dan Reseller, RISIKO-RESIKO yang dimungkinkan terjadi.

A. Apa risikonya, bro?

B. HARGA YANG DISEPAKATI DI AWAL itu kan harga barang saja, bro. Bagaimana dengan BIAYA KIRIM BARANG, BIAYA RETUR jika barang tidak sesuai pesanan, dll.

Jika di awal TIDAK ADA KESEPAKATAN penanggung BIAYA-BIAYA TEKNIS tersebut maka semua BIAYA-BIAYA tersebut otomatis menjadi kewajiban Dropshipper maupun Reseller. KECUALI jika ada perjanjian lain yang DISEPAKATI DI AWAL.

Supaya AN TAROODHIN MINKUM. Terbuka saja, sepakati di awal biar nggak ngedumel dibelakang, agar JUAL BELI jadi BERKAH. Gitu ya.

A. Ok bro, faham. Thanks ya bro.

B. Okay. Sip. Barakallah.

Ekonomi Syariah
https://t.me/ekonomisyariah