DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

Standar

Shanin A. Shayan CEO and Board Member of Barakat Foundation, “The biggest risk facing the global Financial System is not a fall in its earning power but most importantly a loss of faith and credibility on how it work”s.
Resiko terbesar menghadapi system keuangan global bukanlah kesalahan tentang kemampuan menciptakan laba, tetapi yang lebih penting adalah kehilangan kepercayaan dan kredibiliatas tentang bagaimana operasional kerjanya.

Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia ayat 2 dan 3 pasal 19 tanggal 12 Mei 1999, cukup jelas disebutkan bahwa : Bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank (Head Office). Persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional salah satunya adalah pada struktur organisasi, di dalam struktur organisasi suatu bank syariah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi segala aktifitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS ini dibawahi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Sesuai Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 01 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syari’ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (pd dsn-mui) Dewan Syariah Nasional (DSN) dapat memberikan teguran kepada institusi keuangan syariah jika suatu institusi tersebut telah menyimpang dari pedoman yang telah ditetapkan oleh DSN, namun hal itu dilakukan setelah menerima laporan dari DPS yang berada pada lembaga keuangan syariah tersebut. Jika institusi keuangan syariah tidak mengindahkan teguran yang diberikan oleh DSN, maka dapat diusulkan kepada institusi yang mempunyai kuasa untuk memberikan sanksi, misalnya Bank Indonesia dan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Hukuman yang diberikan bertujuan agar bank syariah tersebut tidak lagi melakukan berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Demikian pula DSN dengan jelas berwenang untuk memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah. Pencabutan ini tentunya jika anggota DPS tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh DSN.

Dengan begitu DPS merupakan salah satu pembeda antara Bank Islam dan Bank Konvensional, dimana fungsi utamanya adalah mengawasi kegiatan operasional telah memenuhi shariah compliance (kesesuaian dengan aturan syariah) sebagai justifikasi penting dalam perbankan dan keuangan syariah. Karena shariah compliance adalah sebuah fitur yang unik, teknik manajemen risiko konvensioanl mungkin tidak cukup untuk mengurangi risiko terkait syariah.

Dalam praktek perbankan Islam saat ini, cara yang paling formal untuk memberikan informasi kepada para penggunanya mengenai shariah compliance adalah melalui laporan syariah yang merupakan komponen dari laporan tahunan (annual report). Abdel Karim (1990) menyatakan bahwa laopran syariah dapat dibenarkan atas dasar bahwa laporan tersebut : meyakinkan pembaca bahwa laporan keuangan bank telah sesuai dengan syariat islam. Dan juga menyatakan apakah auditor DPS memiliki akses ke semua dokumen dan catatan yang mereka anggap dibutuhkan dalam melaksanakan tugas mereka. Laporan seperti itu dimaksudkan untuk memberikan kredibilitas atas informasi dalam laporan keuangan dari perspektif agama.
Jaminan seperti itu adalah untuk meningkatkan dan memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan dalam operasional bank islam. Perlu diperhatikan bahwa dalam konteks ini, para pemangku kepentingan cukup besar dan terdiri dari semua orang dengan kepentingan dalam terwujudnya kesejahteraan bank islam seperti karyawan, pelanggan, pemasok, pengawas, dan kaum muslimin secara keseluruhan.

Peranan Dewan Pengawas Syari’ah sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan syariah. Menurut Surat Keputusan DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Th. 2000-2005 bahwa DSN memberikan tugas kepada DPS untuk :
1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah,
2. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6 tahun 2004 pasal 27, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dewan pengawas syariah adalah :
a. Memastikan dan mengawasi kesesuian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
d. Mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN.
e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia.

Secara yuridis, Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat penting dan strategis.
Menurut UU No 40 Tahun 2007 Pasal 109 :
1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, setiap perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
Sejalan dengan itu, Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan :

1. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Kegiatan Bank Syariah tentunya harus memenuhi aspek Good Corporate Governance yang selanjutnya diebut CGC, adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), profesional (professional), dan kewajaran (fairness), Pasal 47 dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Pada pasal 46 PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance. Pada konsep tersebut Dewan Pengawas Syariah berkewajiban secara langsung melihat pelaksanaan suatu lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan Pengawas Syariah melihat secara garis besar dari aspek manajemen dan administrasi harus sesuai dengan syariah, dan yang paling utama sekali mengesahkan dan mengawasi produk-produk perbankan syariah agar sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang yang berlaku.

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 11/03/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, anggota DPS dapat merangkap jabatan di empat lembaga keuangan syariah. Ini menjadikan ketentuan mengenai dewan pengawas syariah (DPS) di bank menjadi lebih fleksibel.

Sebelumnya berdasar PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, anggota DPS ditetapkan merangkap jabatan di dua bank syariah dan dua lembaga keuangan bukan bank. Namun dengan ketentuan baru anggota DPS dapat menjabat di lembaga keuangan lainnya, tak hanya terpatok pada dua bank.

Direktur Batasa Tazkia Consulting, Heriyakto S Hartomo berharap adanya peraturan tersebut dapat membuat DPS berperan lebih efektif. “DPS mungkin dinilai masyarakat tidak banyak berperan karena itu dengan peraturan ini setidaknya hal itu dapat berubah,”

Masih menurut Heriyakto yang penulis kutip dari republika online bahwa dengan adanya peraturan tersebut anggota DPS yang terpilih dapat menjadi dewan pengawas di lembaga keuangan syariah lainnya, seperti asuransi syariah maupun Baitul Maal wat Tamwil. “Dengan adanya kebebasan di empat lembaga keuangan syariah berarti anggota DPS bisa ke bank, BPRS, atau asuransi saja. Jadi lebih fleksibel,”

Dalam PBI No 11/03 anggota DPS harus mendapat persetujuan dari BI sebelum resmi menjadi anggota DPS suatu lembaga keuangan syariah. Tak hanya berbekal dari rekomendasi Majelis Ulama Indonesia saja. Selain itu syarat lainnya adalah memiliki integritas, komitmen terhadap pengembangan bank dan lulus dalam uji fit and proper test yang ditetapkan oleh BI. Hal ini didasarkan kepada pentingnya anggota DPS yang profesional dan produktif, (bukan sekedar pajangan), maka, adalah sangat tepat apabila Bank Indonesia melakukan fit and profer test terhadap calon anggota DPS, betapa pun tingkat professornya dan kedalaman ilmu agama yang dimilikinya. Seorang DPS juga harus cerdas dalam ilmu ekonomi perbankan dan meyakini secara ilmiah tentang keharaman bunga bank.

Selain itu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 menyatakan bahwa mewajibkan bank umum syariah (BUS) atau unit usaha syariah (UUS) untuk menyesuaikan diri dengan fatwa-fatwa syariah. “Karena itu, di PBI ini dicantumkan pengaturan mengenai peran Dewan Pengawas Syariah (DPS).

PENUTUP
Dengan adanya peraturan tersebut diatas kita semua pastinya berharap semoga kinerja Dewan Pengawas Syariah kedepan lebih maksimal, difungsikan dan berfungsi sebagaimana mestinya tidak hanya sebagai pajangan pada Lembaga-lembaga Keuangan Syariah seperti yang telah terjadi selama ini, (seperti yang diberitakan dibanyak media serta pengalaman saya setahun yang lalu sewaktu menjadi supervisi pada PPL mahasiswa ekonomi islam).

Bahkan dengan tegas Agustianto, MA menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah harus menyadari bila mereka sering mengabaikan kepatuhan prinsip syariah, mereka akan menghadapi risiko reputasi (reputation-risk) yang bermuara pada kekecewaan masyarakat dan sekaligus merusak citra lembaga keuangan syariah itu sendiri.

Peringatan serupa disampaikan Maulana Ibrahim, dalam Simposium Nasional Ekonomi Islami di Malang. Deputi Gubernur BI itu dalam orasinya ia menuliskan,” Sejak dini Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) dan pengawas bank syari’ah, harus meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di bank syari’ah. Hal ini penting agar bank syari’ah tidak menjadi bank yang bermasalah. Khusus terhadap prinsip-prinsip syari’ah, bankir syari’ah harus sepenuhnya konsisten terhadap penerapan prinsip-prinsip syari’ah, karena umumnya di dunia ini kegagalan bank syari’ah dapat terjadi, karena ketidak-konsistenan dalam menjalankan prinsip syari’ah”.(28/5/05)

Sumber.
http://www.bi.go.id
http://blog.umy.ac.id Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah DPS
http://www.agustiantocentre.com Optimalisasi Dewan Pengawas Syari’ah Perbankan Syariah
http://www.agustiantocentre.com Agustianto, MA. Mencari DPS Plus

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s