Komitmen Syariah

Standar

Melihat semakin bertumbuh dan berkembangnya bisnis perbankan syariah di negeri ini mengakibatkan semakin banyaknya tantangan yang akan dihadapi. Penerapan prisip syariah yang mengacu kepada Al-qur’an dan hadits serta norma-norma figih muamalah yang diterapkan saat ini sangat diminati oleh para penggiat ekonomi. Oleh karena itulah banyak perusahaan perbankan dalam negeri berloma-lomba mendirikan unit layanan syariah baik berbentuk UUS (Unit Usaha Syariah) ataupun BUS (Bank Umum Syariah).

Saat ini pemain di sektor perbankan syariah sudah cukup banyak, ditambah lagi dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Bank Indonesia dalam pengurusan pendirian Unit Usaha Syariah.

Dari perkembangan tersebut, sudah barang tentu akan diikuti pula oleh berbagai masalah yang terkait dengan operasionalisasi transaksi. Pertanyaan yang sangat mendasar adalah “Apakah pengelolaannya benar-benar syariah…?”. Hal ini akan menjadi sebuah pertanyaan besar bagi pelaku bisnis perbankan syariah. Apakah mereka benar-benar menerapkan praktik perbankannya dengan kaidah-kaidah yang telah diatur oleh PBI dan juga DPS (Dewan Pengawas Syariah).

Pada Bank Konvensional kita mengenal adanya Audit Intern, Audit Ekstern, Dewan Pengawas, Komisaris, Satuan Kerja Kepatuhan dan satuan kerja lainnya yang mengelola dan mengevaluasi kinerja bank tersebut supaya tetap berada di dalam koridor peraturan BI dan juga peraturan Intern. Kegiatan ini dilakukan secara rutin oleh manajamen bank supaya mereka tidak kecolongan dan tidak mendapatkan denda baik denda finansial maupun denda reputasi.

Apakah Bank Syariah memiliki instrumen yang dimiliki oleh Bank Konvensional tersebut diatas….?

Saat ini Bank Syariah hanya memiliki Dewan Pengawas Syariah yang secara realita belum memperlihatkan optimalisasi baik dari sisi kinerja maupun kebijakan. Dewan pengawas Syariah (DPS) memposisikan diri mereka sebagai perpenjangan tangan dari DSN (Dewan Syariah Nasional), sehingga kebijakan-kebijakan yang akan mereka jalankan akan selalu diinformasikan kepada DSN. Dan DPS diharuskan mengusulkan produk-produk yang akan mereka buat kepada DSN sehingga segala keputusan berada di tangan DSN.

Saat ini kegiatan yang dilakuakan oleh DPS dan DSN masih mengacu kepada mempersiapkan produk-produk bank dan segala dasar hukumnya. Sehingga konsentrasi mereka hanya terarah kepada satu permasalahan saja, yaitu mengolah Dasar-dasar agama yaitu Al-qur’an dan hadits menjadi sebuah produk yang bisa digunakan pada praktek perbankan.

Padahal pada kenyataannya, Bank Syariah yang telah beroperasi pada hari ini tidak pernah dinilai apakah mereka sudah menjalankan kebijakan produk yang telah dibuat secara bersama-sama oleh DPS, DSN serta manajemen bank telah sesuai dengan standarisasinya. Apakah produk-produk tersebut benar-benar sesuai dengan syariah, apakah operasional kegiatan usaha sudah mencerminkan prinsip dan kaidah syariah.

Baru-baru ini ada sebuah kasus perbankan syariah di Jawa yang pada akhirnya melibatkan Dewan pengawas syariahnya sebagai saksi di pengadilan. Berawal dari sana, di gagaslah pertemuan ijtima’ Dewan Pengawas Syariah yang pada akhirnya menyepakati peran DPS yang lebih aktif terhadap kebijakan perbankan yang ada di unit kerjanya.

DPS harus memiliki integritas dan pemahaman yang lebih terhadap persoalan perbankan, segala seluk beluk permasalahan dilapangan, apakah produk yang btelah ada punya nilai jual di pasaran, apakah produk tersebut diaplikasikan secara benar oleh petugas dan banyak lagi hal lainnya yang akan menjadi perhatian khusus oleh DPS. Sehingga dengan kondisi tersebut mereka harus terjun langsung melihat bagaimana penerapan prinsip syariah di lapangan..

Hal ini sebenarnya sudah lama dikeluhkan baik oleh praktisi perbankan syariah maupun oleh nasabah, mereka menjalankan kegiatan dengan hanya dibekali panduan secara teoritis yang tercantum dalam Standar Operasional Produk. Sedangkan aplikasi dilapangan yang akan banyak dibumbui oleh dinamika permasalahan, terkait dengan penerapan akad belum pernah tersentuh oleh DPS.

Bank-bank syariah besar di negeri ini memiliki DPS yang berkantor di Jakarta, sedangkan kantor cabang mereka telah tersebar diseluruh negeri. Apakah DPS mereka sanggup untuk melakukan fungsi kontrol ke seluruh cabang. Dari sinilah awal sebuah ”Komitmen Syariah” yang harus diemban oleh manajemen dan DPS Perbankan Syariah. Komitmen syariah harus menjadi prioritas, karena kesalahan aplikatif pada sebuah Bank Syariah akan mengakibatkan kemungkinan risiko reputasi pada seluruh Bank Syariah yang beroperasi di negeri ini.
Sudah sewajarnya DPS berkomitmen dan mengoptimalkan kinerjanya dalam rangka mengawal Kepatuhan Syariah atau Syariah Compliance untuk membangun kepercayaan dari masyarakat, sehingga keberadaan Bank Syariah akan di gambarkan sebagai hasil racikan sempurna dari instrumen syariah yang ada di negeri ini.

Sumber : rifkadejavu.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s