JANGAN LAGI: JIKA BANK GAGAL, RAKYAT YANG BANGKRUT

Standar

“Merupakan hal yang cukup bagus bahwa masyarakat tidak mengetahui sistem perbankan dan moneter, karena jika mereka mengetahuinya, saya yakin akan ada revolusi sebelum terbitnya fajar.” Henry Ford

Tulisan ini adalah sebuah warning untuk mendeteksi risiko dan memberi peringatan dini agar tidak selalu menganggap perbankan adalah superior.
—————
Bank Gagal dan Peran Pemerintah

Alessandri dan Haldane, dua ekonom untuk bank sentral Inggris, Bank of England, mengamati adanya kontrak sosial yang tidak tertulis dalam berbagai formatnya untuk selalu menyelamatkan bank yang mengalami kesulitan. “When the bank win they keep the profits, when the banks lose the state takes the losses” (ketika bank untung, keuntungan buat mereka; ketika bank rugi, negara yang menanggulangi).

Alessandri dan Haldane menghitung jumlah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah AS, Inggris, dan Uni Eropa untuk menyelamatkan industri ini mencapai 14 triliun dolar AS setara dengan 25 persen GDP dunia.

Temuan Alessandri dan Haldane sangat terasa relevansinya dengan kasus Bank Century di Indonesia (Kerugian negara menurut BPK dalam pengucuran Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal mencapai Rp 7,4 triliun). Dan BLBI pada kolapsnya bank-bank akibat krisis moneter tahun 1997 dan 1998 mencapai Rp14.000 triliun, sebuah temuan Lim Mei Ming, Penelitian Indonesia for Global Justice/IGJ, 2012. Setiap tahun pajak rakyat Indonesia digunakan untuk membayar utang para obligor BLBI senilai 60-80 triliun.
—————
Krisis tahun 2008 telah memberi banyak pelajaran berharga.
Salah satu poin yang sering menjadi sasaran kritik adalah mengenai
penggunaan anggaran negara/uang pembayar pajak untuk mem-bailout bank yang mengalami kegagalan.

Krisis simpan pinjam di Amerika Serikat pada dekade 1980-an semasa Ronald Reagan berkuasa adalah salah satu contoh. Akibat kejadian itu, rakyat AS pun harus menanggung beban pajak untuk paket dana talangan (bailout) senilai US$ 3 miliar. Kondisi tersebut kemudian diperparah lagi dengan ikut sertanya politikus dan eksekutif di negeri itu.

William K Black dalam bukunya, The Best Way To Rob a Bank is Own One (2005), mengungkapkan tragedi yang menimpa perbankan saat itu merupakan akibat penjarahan industri simpan pinjam AS yang dilakukan secara bersama-sama eksekutif dan politikus.

Krisis simpan pinjam yang menimpa AS tersebut menyiratkan bahwa kejahatan kerah putih terbukti lebih dominan dalam meruntuhkan sebuah bank atau korporasi besar dunia. Meski tidak bisa dipungkiri juga bahwa dalam beberapa kasus krisis atau kalah dalam persaingan bisnis ikut menghancurkan sebuah bank.

Benton E Gup dalam bukunya Bank Failures, Causes and Remedies (1998). Mengutip hasil survei Dana Moneter Internasional (IMF), dia
menyebutkan, mayoritas bank gagal justru karena factor kredit, terutama ke sektor real estat dan properti.

Sepanjang sejarah perbankan Indonesia, bank sentral belum pernah menemukan adanya bank gagal karena kalah bersaing, akibat perang suku bunga, persaingan merebut pasar dan gagal karena menyalurkan ke sektor yang melemah. Yang banyak terjadi justru karena fraud (kejahatan) yang dilakukan oleh pemilik atau manajemen bank sendiri.

Dari gambaran global dan lokal ini kita sependapat bahwa kegagalan bank lebih karena faktor internal (manajemen dan pemilik) yang melanggar tata kelola perusahaan yang baik. Gagal karena kalah bersaing (faktor persaingan bisnis murni) hampir jarang terjadi. Tapi apa pun penyebabnya, bank gagal dan bangkrut tetap saja yang rugi adalah deposan/nasabah bahkan rakyat secara umum.
—————
Setidaknya dalam hal ini ada 2 pertanyaan yang muncul yakni,
1. Mengapa bank gagal harus diselamatkan dan
2. Mengapa penyelamatan bank harus menggunakan anggaran negara.

Pertanyaan pertama seringkali dijawab dengan argumen bahwa kegagalan bank tersebut berdampak sistemik pada sistem keuangan secara keseluruhan atau bank gagal tersebut terlalu besar untuk dibiarkan gagal (too big to fail).

Sedangkan pertanyaan kedua dijawab dengan argumen bahwa dalam kondisi krisis yang membutuhkan tindakan segera, sulit menemukan alternatif sumber pendanaan selain dari anggaran negara.

Berkaca dari pengalaman tersebut, dalam forum G-20 telah disepakati pandangan bahwa tidak ada bank yang terlalu besar atau terlalu rumit untuk menjadi gagal dan bahwa dana publik/anggaran negara seharusnya tidak digunakan untuk membiayai resolusi bank gagal. Pemegang saham dan kreditur bank merupakan pihak yang pertama kali harus menanggung biaya kegagalan bank. Dalam konteks ini, digunakan pendekatan yang lazim dalam isu lingkungan yakni “polluter pay”, pihak yang menyebabkan polusi (kerugian) terhadap lingkungan (sektor keuangan) harus ikut bertanggungjawab terhadap biaya untuk mengatasinya.

Uni Eropa akan memperketat aturan mengenai dukungan negara terhadap bank gagal mulai 1 Agustus 2013 yang lalu. Komisi Uni Eropa akan memastikan kreditor swasta bertanggung jawab sebelum dana para pembayar pajak digunakan untuk menalangi bank gagal dan bank tersebut tetap harus mencicil kewajibannya.

Komisi Uni Eropa dalam keterangan yang dipublikasikan, memperbarui pedoman bagi para pemegang saham dan kreditor junior bank gagal. Pedoman tersebut menegaskan, pemegang saham dan kreditor harus tetap menanggung kerugian sebelum pemerintah memberikan dana talangan. Bank yang diselamatkan juga harus membatasi remunerasi selama mereka berada dalam
program restrukturisasi atau bergantung pada dukungan negara.

Uni Eropa sepakat untuk memaksa investor dan pemilik dana besar di perbankan untuk ikut menanggung, bila bank mengalami kegagalan di masa depan. Kesepakatan tersebut merupakan hasil pertemuan para menteri keuangan dari 27 negara Uni Eropa.

Hal ini menjadi cetak biru untuk penyelamatan bank gagal. Dalam kesepakatan tersebut mengatur para pemegang saham, pemegang obligasi dan deposan yang memiliki dana lebih dari 100 ribu euro atau senilai dengan US$132 ribu harus berbagi beban dalam
menyelamatkan bank sakit.

Para pemimpin Uni Eropa berharap dengan kesepakatan tersebut dapat untuk mengatasi krisis keuangan yang telah terjadi sejak 2007 silam. “Untuk pertama kalinya kami sepakat dengan bail-in untuk melindungi pembayar pajak,” papar Menteri Keuangan (Menkeu) Belanda, Jeroen Dijsselbloem. Jika bank-bank di benua itu bangkrut di masa depan, maka seharusnya para pemegang saham, kreditor dan deposan akan menanggung kerugiannya dan bukan pembayar pajak atau rakyat mereka.

Menteri Keuangan Jerman Wolfgang Schaeuble mengatakan “Jika bank-bank membuat keputusan finansial yang buruk, mereka yang harus bertanggung jawab”.
Menteri Keuangan Belanda Jeroen Dijsselbloem mengatakan “Bank-bank harus dan akan dibiarkan mengatasi kesalahan yang mereka buat”.

Sekadar informasi, wajib pajak di sebagian besar negara Eropa adalah untuk membayar serangkaian biaya penyelamatan bank. Ini merupakan kebijakan yang sangat tidak populer sejak krisis keuangan menyebar ke seluruh Uni Eropa.

Pihak Uni Eropa telah menghabiskan dana sepertiga dari produk perekonomian mereka untuk menyelamatkan bank dalam periode 2008 hingga 2011. Caranya dengan menggunakan dana penerimaan pajak untuk menyelamatkan krisis. Hal ini terjadi saat penyelamatan krisis di Irlandia yang terancam bangkrut.

Publik Uni Eropa tetap menyayangkan kinerja para bankir yang dengan mudah mengucurkan kredit properti sehingga memicu gelembung ekonomi. Kondisi ini terjadi di Irlandia dan Spanyol yang menyebar ke seluruh kawasan tersebut. Parahnya hingga saat ini
belum juga terselesaikan.

Dibelahan bumi lain. Pemerintah Siprus sudah angkat tangan dengan dana talangan bank bermasalah, Negara bangkrut dan sasaran terakhir adalah memaksa dana talangan datang dari rakyat para penabung bank.

Para penabung akan dipotong sampai 60% dan ditukar dengan saham bank, ide cemerlang tetapi sangat mengerikan karena para penabung dan deposan tidak pernah dalam benaknya terbayang bahwa uangnya ternyata tidak aman disimpan di bank. Bisa dibayangkan para nasabah yang memiliki kewajiban kepada pihak ketiga misalnya para karyawannya tidak akan mendapatkan gaji secara tunai karena uangnya di bank terpangkas.

Terlihat didepan mata bahwa ekonomi model kapitalis yang dianut dibanyak Negara ternyata rentan terhadap kebangkrutan, baik Negaranya maupun rakyatnya yang bangkrut.
—————
Jadi sampai di sini ada arah aliran uang dari rakyat melarat melalui pajak, ke negara, ke koruptor, ke lintah darat lalu ke orang-orang kaya. Berikutnya lebih mengherankan lagi.

Sumber .

http://ekisopini.blogspot.com/2010/06/this-time-is-different.html?m=1
http://m.sindonews.com/read/2013/11/29/18/811383/century-siapa-yang-tanggung-jawab
http://www.pikiran-rakyat.com/node/263536
http://www.portalkbr.com/berita/luarnegeri/2794632_5509.html
http://www.investor.co.id/home/bank-gagal-karena-kalah-kompetisi-atau-kejahatan/27250
http://www.indonesiafinancetoday.com/read/47913/Uni-Eropa-dan-Amerika-Perketat-Aturan-Bank
http://hariprasetya.blogspot.com/2010/06/visi-dan-misi-lps.html?m=1

Nasabah Bantu Bank Gagal

http://hizbut-tahrir.or.id/2009/11/01/kapitalisme-gagal-9-bank-as-dilikuidasi-dalam-sehari/
http://idsaham.com/news-saham-Georgia-Bank-Bank-Gagal-AS-Terbesar-Ke-8-10626.html
http://www.investor.co.id/home/nama-bank-berdampak-sistemik-tak-diumumkan/75331
https://www.mail-archive.com/zamanku@yahoogroups.com/msg07010.html
http://m.kompasiana.com/post/read/30828/2/dubai-world-bangkrut-kata-siapa-ekonomi-syariah-kebal-krisis
http://www.infobanknews.com/2014/01/ekonomi-berbasis-syariah-juga-berpotensi-krisis/
https://www.mail-archive.com/zamanku@yahoogroups.com/msg07010.html
Uang Rakyat Diambil Krisis Ekonomi Negara Bangkrut
http://www.chandra.im/pemilik-primagama-pailit.html
http://www.lppi.or.id/index.php/module/Blog/sub/2/id/banyak-bpr-bangkrut-karena-pemiliknya-menipu